Ketua Lipan Sumut Pantas Tarigan Meminta APH Memeriksa Aliran Dana Bos Yang Ada di SMA NEGERI 1 BINJAI Senilai 3.2 Miliar

 

SUARARAKYATSUARATUHAN, Binjai - Penggunaan anggaran dana bos diduga tidak transparan dan melanggar juknis maupun juklak di SMA NEGERI 1 BINJAI, yang mana pada umumnya harusnya KPA kepala sekolah wajib memberikan tranpasinya dengan melengkapi data data bukan hanya sekedar asbun ( asal bunyi ).

Di dampingi rekanan jurnalis, Ketua Lipan Sumatra Utara bung Pantas Tarigan,Msi Hadir di sekolah negeri tersebut yang berada di jantung kota Binjai tersebut, dengan data yang di peroleh dari kementerian pendidikan tentang Bos tahun ajaran 2023 - 2024 dengan total keseluruhan 3.2 Miliar Rupiah ( 800 jutaan pertahapnya ) 06/05/25.

Berdasarkan data tersebut Pihak Lipan Sumatera Utara Menyinggung beberapa point yang cukup diluar nalar dan jelas melanggar juknis maupun juklak, berikut pointnya

- pengembangan perpustakaan Rp 397.538.700 ( di tahap II 2023 )

- pembayaran honor Rp 139.200.000 ( di tahap I 2023 )

- pembayaran honor Rp 133.200.000 ( di tahap II 2023 )

- pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 569.529.100 ( di tahap II 2024 )

- pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 312.680.050 ( di tahap I 2024 )

- pembayaran honor Rp 137.400.000 ( di tahap I dan II 2023 ).

Berdasarkan data kementerian tersebut Pantas Tarigan Angkat Bicara '' Kami selaku kontrol sosial dan Berdasarkan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, datang dan meminta klarifikasi kepada kepala sekolah selaku KPA bos di sekolah negeri tersebut, namun sayang semuanya terkesan di rahasiakan dan sangat tertutup, padahal kami datang membawa data bukan asal asalan tanpa dasar yang pasti, (cukup kecewa dengan sikap kepala sekolah tersebut"  tutup Pantas Tarigan, MSi , lanjutnya lagi '' Yang lebih anehnya lagi kami datang ke ruangan kepala sekolah ada 4 orang di ruangan termaksud lah kepala sekolah 3 orang media di antaranya, yang mencoba ikut mengintimidasi kami, apa ini namanya transparansi, kami meminta kepada Aparatur Penegak Hukum agar dapat memeriksa aliran Dana Bos yang di SMA NEGERI 1 BINJAI, yang mana kami duga tidak sesuai juknis dan juklak dan terkesan adanya Mark up, yang mencoreng dunia pendidikan khususnya yang ada di Sumatra Utara"  Tutup Aktif 98 tersebut. (Ws)